Menteri ESDM: 117 Perusahaan Tambang Harus Bayar, Sanksi Simbara Macet

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa 117 perusahaan tambang yang belum membayar kewajibannya kepada negara akan dikenai sanksi Simbara yang menyebabkan kelumpuhan sistem.

Simbara merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batu bara (Minerba).

Arifin meminta 117 perusahaan tersebut untuk segera melunasi kewajibannya, termasuk setoran PNBP dan royalti.

“Itu kan aturannya harus gitu. Ya, jadi kita minta segera dilunasi, supaya semua persyaratan terpenuhi,” ucapnya.

Jika pembayaran tidak dilakukan, Arifin menegaskan bahwa perusahaan akan disanksi dengan kelumpuhan Simbara. “Ya, sanksinya, macet Simbaranya,” tambahnya.

Baca juga: Pentingnya Uji Tahan Cuaca dalam Industri Tekstil

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Suswantono, menyatakan bahwa dari 117 perusahaan tersebut, setidaknya ada 7 perusahaan yang sudah menyetor sejumlah Rp470 miliar.

Meski demikian, Bambang menekankan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) periode 2024-2026 tidak akan diterbitkan jika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

ESDM juga mengingatkan bahwa konsekuensi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan belum melunasi PNBP serta royalti kepada negara sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Selain itu, sebanyak 65 perusahaan dari total 117 yang dipanggil telah menyetorkan kewajibannya kepada negara.

Sumber Artikel CNN Indonesia

Baca juga: Zenius, Startup Edutech, Menghentikan Sementara Operasionalnya

Tinggalkan komentar